Perekonomian Indonesia
Fakhri Dipo
Yulianto
1EB34
2C214794
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan
puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang
diberikan kepada kita semua sebagai umatnya. saya dapat menyusun makalah untuk
memenuhi mata kuliah Perekonomian Indonesia yang memiliki suatu muatan soft
skill yang membuat kita menjadi diri yang mandiri.
Latar belakang
pembuatan makalah ini adalah adanya tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah
Perekonomian Indonesia. Makalah ini di buat sebagai salah satu syarat untuk
kelulusan mata kuliah tersebut. Tema Perekonomian Ekonomi Indonesia di pilih
karena masih banyak masalah yang perlu di soroti dalam hal ini. Makalah ini di
buat sebagai pembelajaran bagi para pembaca terutama bagi penulis. Maka dengan
alasan-alasan tersebutlah makalah ini di buat.
DAFTAR ISI
Kata
Pengantar
Daftar Isi
BAB I .
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masalah 1.1
Rumusan Masalah 1.2
Tujuan 1.3
BAB II. PEMBAHASAN
Sistem Ekonomi 2.1
Sejarah Ekonomi 2.2
PDB Pertumbuhan
dan Perubahan Struktur Ekonomi 2.3
BAB III. PENUTUP
Kesimpulan 3.1
Daftar Pustaka
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Dari masa kemasa
perekonomian Indonesia terus berubah. Dari sebelum orde lama sampai dengan
setelah orde baru. Sistem perekonomian
Indonesia dapat di katakan tidak
mengikuti dua kekuatan besar yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.
Sebelum membahas
mengenai sistem perekonomian Indonesia, akan lebih baiknya kita terlebih dahulu
mengetahui apa itu system perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang
digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam mengatur faktor
produksi yang membedakan antara sebuah system ekonomi dengan system ekonomi lain.
Indonesia menganut
sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa sistem perekonomian di Indonesia
harus mengacu serta berdasarkan pada kelima sila dalam Pancasila. Sehingga
secara normatif landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia adalah
Pancasila dan UUD 1945. Dimana aplikasi pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia
tidak boleh menyimpang dari sila-sila pada Pancasila serta pasal-pasal yang
terkandung dalam UUD 1945.
Dalam menjalankan
roda perekonomian, Indonesia harus berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan. Kegiatan perekonomian yang dijalankan juga untuk membentuk
persatuan bangsa yang semakin kuat. Kegiatan perekonomian yang merusak
persatuan bangsa justru sangat dihindari dan sama sekali tidak bermanfaat dalam
jangka panjang. Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga
hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang
bijaksana.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Makalah ini akan
membahas tentang masalah-masalah :
1. Mengetahui
pengertian system
2. Mengetahui bagaimana
ekonomi Indonesia setiap periode pemerintah Orde lama Orde baru dan Reformasi
3. PDB Pertumbuhan
dan Perubahan Struktur Ekonomi
1.3. TUJUAN
a. Memahami definisi
sistem
b. Mendeskripsikan
sistem perekonomian Indonesia dan perekonomian Indonesia saat ini
c. Mempelajari
prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia
BAB
2
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Ekonomi Indonesia
1. Pengertian
Sistem
Sistem merupakan suatu “organisasi besar”
yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa
masyarakat, untuk suatu sistem sosial, makhluk hidup dan benda alam, untuk
suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat, untuk suatu
peralatan, data, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan
kombinasi dari subjek-objek tersebut.
2. Sistem
Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas
unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan
seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan
berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi
formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan
perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh
masyarakat.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan
sistem politik adalah, sbb :
1.
Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah
ideology politik.
2.
Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah
rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3.
Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah
penyelenggaraan kenegaraan.
4.
Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya
adalah struktur birokrasi.
5.
Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah
ideology ekonomi.
6.
Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah
pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga
dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain,
berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
a.
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
b.
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan
untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
c.
Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
3. Kapitalisme
dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalisme mengakui
pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor
produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki
sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan
antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak adanya
kekangan atau batasan bagi orang perorang dalam menerima imbalan atas perstasi
kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan
berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim.
Pemerintah sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialisme adalah
sebaliknya. Sumber daya ekonomo atau faktor produksi diklaim sebagai milik
Negara. Lebih menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan
memajukan perkonomian. Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan
pada kebutuhan, bukan bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang
dianut “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah
sangat tinggi. Pemerintah yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok
ekonomi, yaitu :
What, apa yang diproduksi?
How, bagaimana memproduksinya
For
Whom, untuk siapa diproduksi?
4. Persaingan
Terkendali
Dari sistem kepemilikan sumber daya ekonomi
atau faktor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah
kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem
ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan
kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan,
baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan
kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam
memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan
usaha , tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang
usaha tertentu. Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang
tertentu sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas
bidang usaha termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah
dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas
prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap
pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan.
Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi
standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
2.2 Sejarah
Ekonomi Indonesia
1. Sejarah Pra Kolonialisme
Sejarah Indonesia Era pra Kolonial
Kebudayaan dan peradaban Nusantara sebelum
masuknya bangsa Eropa telah berkembang dengan sangat cepat, bahkan mencapai
puncak kejayaannya pada dua kerajaan besar yang ada di Nusantara kala itu,
yaitu kerajaan Sriwijaya yang menguasai Sumatera, dan kerajaan Majapahit yang
berkuasa di pulau Jawa, perniagaan antar pulau telah dilakukan juga pada era
Sejarah Indonesia Era pra Kolonial.
Kerajaan Hindu-Buddha
Wilayah Barat Pulau Jawa pada abad ke-4
hingga ke-7 beruasa kerajaanTarumanagara yang merupakan kerajaan yang bersorak
Hindu-Buddha hingga berlanjut pada kerajaan Sunda hingga abad ke-16
Pada abad yang sama di Sumatera berkembang
sangat pesat kerajaan yang bercorak budaya Hindu-Buddha pada kerajaan Sriwijaya
yang menguasai hingga wilayah Jawa Barat hingga Semenanjung Melayu, dan
kemudian kerajaan besar Sriwijaya dapat melakukan kerja sama dengan Tiongkok i
Ching di sekitar tahun 670 M.
Pada abad ke-14, di Jawa Timur berdiri
sebuah kerajaan bernama Majapahit dengan Patihnya bernama Gajah Mada antara
tahun 1331 hingga 1364, kerajaan Majapahit justru berkembang lebih maju dengan
menguasai hampir seluruh Nusantara dan hampir seluruh Semenanjung Melayu.
Warisan budaya dari masa kerajaan Majapahit
pada masa patih Gajah mada ini meninggalkan kodifikasi hukum dan kebudayaan
jawa yang hingga sekarang masih banyak di rayakan oleh masyarakat Jawa,
tertuang dalam kitab Wiracarita Ramayana.
Baca Nusantara zaman Prasejarah
Kerajaan Islam
Islam sesungguhnya telah masuk ke Nusantara
sejak abad ke-7 M, yang disebarkan melalui jalur pelayaran Selat Malaka yang
menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Adia tenggaradan Bani Umayyah
di Asia barat.
Masuknya Islam yang di bawa oleh bangsa
Arab yang berdagang ini ternyata membawa pengaruh sangat besar terhadap
institusi politik yang ada kala itu. Raja Sriwijaya pertama yang memeluk Islam
adalah raja Srindravarman pada tahun 720 M
Sejak itulah Islam justru semakin menguasai
seluruh sendi-sendi budaya, hingga suatu saat dapat menggantikan Hindu-Buddha
sebagai kepercayaan utama masyarakat kala itu, dengan demikian maka tidak
heranjika kemudian muncul banyak sekali kesultanan Islam contohnya kesultanan
Peureulak yang berdiri pada 1 Muharrm 225 H.
2. Sistem
Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem ekonomi Liberal/Kapitalis adalah
sistem ekonomi yang aset dan faktor produksinya yang hampir sebagian besar
dimiliki oleh swasta/pribadi. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan berusaha
untuk mendapat keuntungan/profit sebesar-besarnya. Sistem perekonomian ini,
memberikan kebebasan pada setiap orang dalam proses ekonomi.
Ciri – ciri ekonomi Liberal/Kapitalis
adalah
·
secara keseluruhan barang yang di hasilkan bermutu tinggi
·
masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber produksi
·
timbul persaingan dalam masyarakat
·
pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Dalam sistem ekonomi apapun tidak terlepas
adanya Keuntungan dan kelemahan dalam menjalankan sistem ekonomi.
Liberal/Kapital sendiri pun memiliki 2 posisi tersebut. Keuntungan sistem ini
adalah
· mengahasilkan barang – barang bermutu
tinggi, timbulnya rasa ingin maju dari masyarakat
·
semua yang dilakukan dilakukan secara efisien dan efektif, dan untung
yang besar.
Lalu dilain sisi, sistem ini memiliki
kelemahan yaitu
·
karena persaingan begitu bebas maka terjadilah persaingan yang tidak
sehat antar masyarakat
·
terjadinya jenjang sosial yang kaya makin kaya dan yang miskin makin
miskin
·
sulitnya pemertaan pendapatan.
3. Era
Pendidikan Jepang
Jepang merupakan salah satu kekuatan besar
dalam era globalisasi ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya, selain Amerika
Serikat dan Eropa Barat. Perjalanan pembangunan Jepang membangun kekuatan
global mengalami siklus, mulai tahap pengembangan pada masa Ieyasu, tahap pengenalan
pada masa Kekaisaran Tokugawa, tahap pertumbuhan sampai kematangan pada masa
Restorasi Meiji, tahap kejenuhan pada masa Kaisar Showa, dan tahap penurunan
pada masa Perang Dunia II. Setelah itu, Jepang kembali bangkit dan menjadi
negara maju yang adil dan makmur.
Kemajuan Jepang yang cepat dan pesat
disebabkan keberhasilan bangsa Jepang mengelola tiga kecerdasan bangsa, yaitu
mengembangkan kecerdasan intelektual (to develop the IQ), menumbuhkan
kecerdasan emosional (to grow the EQ), dan menanamkan kecerdasan spiritual (to
internalize the SQ). Pengembangan kecerdasan intelektual bangsa Jepang
dilakukan melalui sistem pendidikan yang konsisten dan bermutu sejak Restorasi
Meiji sampai sekarang. Penumbuhan kecerdasan emosional berlangsung secara mudah
karena Jepang merupakan negara yang benar-benar “satu nusa”, “satu bangsa”, dan
“satu bahasa”.
Karakter bangsa Jepang yang rajin,
terampil, gigih, tidak menyia-nyiakan waktu dan peluang, serta selalu berusaha
mencapai keberhasilan ditempa dan dibentuk oleh sempitnya tanah dan adanya
empat musim. Penananam kecerdasan spiritual sangat dipengaruhi oleh semangat
Bushido yang sangat asketik, berdisiplin tinggi, dan menjunjung tinggi kode
etik dan tata krama dalam kehidupan. Tradisi dan budaya Jepang yang sudah terbiasa
dan turun-temurun menanamkan kecerdasan spriritual dengan metode Repetitive
Magic Power (RMP), menjadikan Jepang sebagai bangsa yang memiliki kepribadian
luhur.
4. Ekonomi
Indonesia Setiap Periode Pemerintah Orla Orba dan Reformasi
Masa
Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian Indonesia pada masa orde lama
perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru
saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga)
masa, yaitu :
1.
Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan
dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya
inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan
kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi
itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat
itu.
Dalam menghadapi krisis tersebut,
pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1.
Pinjaman Nasional
2.
Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
3.
Melakukan Konferensi Ekonomi
4.
Membuat Rencana Pembangunan
Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan)
untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan,
distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen
ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5.
Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah berusaha menggandeng swasta
untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.
6.
Nasionalisasi Bank Indonesia
Selain kebijakan di atas, muncul pula
kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem
Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada
bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak
bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.
7.
Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah
sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup
banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini
kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar.
Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian
Indonesia.
8.
Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok
Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan
demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi
terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin
benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat
itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini
berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung
berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur
ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit
ekonomi diluar sektor Negara.
Masa
Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa
pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang
menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas
stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui
pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah
dalam perekonomian mulai masuk.
Agar implementasi kebijakan tersebut dapat
terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan
berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan
Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam
proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi
pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri,
berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana
(KB).
Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan
serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan
pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan,
akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi
keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden
pada tanggal 21 Mei 1998.
Masa
Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak
baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul
beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah
Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya
pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.
1.
Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden Habibie
adalah mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program
pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
1)
Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan
BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
2)
Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3)
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4)
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5)
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
2.
Masa Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli
2001 )
Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak
kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public
sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak memberikan
pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar
negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga
mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh perhatian
serius dalam penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk mengatasi
krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi
Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang
belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :
1)
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia
mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif,
laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam
negeri juga sudah mulai stabil.
2)
Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik
3)
Sosial dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat
investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia
4)
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya
kegiatan penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam
negeri
Gus Dur telah menghiasi bagian sejarah
perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan fisiknya dan gaya
kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan yang dapat
menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3.
Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober
2004 )
Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia
yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur ditunjukkan dengan
adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya
investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar
rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung
menurun.
Salah satu masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati
berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah
dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati,
perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan walaupun masih ada beberapa
kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden wanita
pertama di Indonesia menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Keberhasilannya dalam memperbaiki sector moneter, dan membidani terbentuknya
lembaga korupsi jelas merupakan modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
4. Masa Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - Sekarang )
Merupakan presiden pertama yang dipilih
oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya,
Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi
Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara
dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial
yaitu :
1)
Kebijakan mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2)
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan
bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun pada
kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya
juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan lain yang ditempuh adalah untuk
meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan ini dilakukan melalui pengendalian
pembangunan infrastruktur, melalui ajang pertemuan pengambil kebijakan dan
pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyaknya investasi asing di Indonesia
diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Perkembangan dalam sector utang luar negeri
juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi
seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat
pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, tingkat inflasi pada masa ini
sempat membumbung tinggi.
Pada tahun 2010, perumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global
yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu
bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di
zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia
namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak
menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu
implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena belum muncul strategi
yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan
dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran dan kemiskinan yang sampai
sekarang masih menjadi perdebatan.
2.3
PDB, Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
1. Produk
Domestik Bruto
PDB (Gross Domestic Product/GDP) adalah
jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
kawasan di dalam periode waktu tertentu. PDB mencakup konsumsi pemerintah,
konsumsi masyarakat, investasi dan eksport dikurangi impor di dalam kawasan
tertentu.
Rumus PDB :
PDB = C + I + G + (X-I)
C= Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
X = Eksport
I = Import
PDB merupakan salah satu indikator yang
penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan selain untuk menakar
tingkat kemakmuran kawasan tersebut.
Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Sebagai
contohnya jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik 5,5% itu artinya ekonomi Indonesia bertumbuh
sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.
Seperti yang biasa terlihat, produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang
besar kepada perekonomian. Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu negara
dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah
dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat
menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi. Perubahan yang
signifikan di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar
kepada pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak
sehat berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis
diartikan sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut. Investor sangat
khawatir dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom,
yaitu tanda terjadinya resesi.
2. Pertumbuhan
dan Perubahan Struktur Ekonomi
Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi
dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per-kapita. Untuk dapat
meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target
yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh
karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara,
umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan.
Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan
tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah lagi fakta bahwa
penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan
ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju
pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per-kapita dapat
tercapai.
3. Faktor-faktor
Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ada beberapa faktor yang memengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor
tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor
non-ekonomi.
Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
Sumber daya alam yang meliputi tanah dan
kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan,
tambang dan hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara,
terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan
kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu
yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan
keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah
penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil
produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas
yang ada.
BAB 3
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sistem perekonomian adalah sistem yang
digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut.Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan
ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin
meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain.
dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.
Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak
terlepas dari sejarah perkemabangannya di zaman sebelumnya. Mulai dari masa
Orde Lama→Orde Baru→Reformasi. Semuanya bermetamorfosa dalam mencapai
perkembangan ekonomi yang lebih baik.
DAFTAR
PUSTAKA
http://www.benuailmu.com/2013/10/makalah-perekonomian-indonesia.html
http://rodlial.blogspot.com/2014/02/makalah-sistem-ekonomi.html/
http://www.academia.edu/7716850/TUGAS_PEREKONOMIAN_INDONESIA_SEJARAH_PEREKONOMIAN_INDONESIA
